JOMBANGTERKINI.COM JOMBANG – Satu tahun anggaran telah berlalu, namun publik Jombang mulai melayangkan sorotan tajam ke arah Pendopo. Pasalnya, jabatan strategis Tenaga Ahli (TA) Bupati Jombang dinilai minim kontribusi dan nyaris tanpa jejak nyata, meski terus menyedot dana APBD.
Jabatan yang seharusnya diisi oleh pemikir strategis untuk mengurai persoalan daerah ini, kini dianggap publik tak lebih dari sekadar posisi simbolik. Hingga detik ini, nyaris tidak ditemukan inovasi program maupun rekomendasi kebijakan strategis yang lahir dari tangan para TA Bupati.
”Sunyi Kinerja, Bising Anggaran”
Kritik tajam muncul karena gaji dan operasional para tenaga ahli berasal dari pajak rakyat—petani, buruh, hingga pedagang kecil. Namun, transparansi mengenai apa yang telah mereka kerjakan selama setahun terakhir masih gelap gulita.
”Uang publik bukan dana eksperimen. Jika sebuah jabatan ada, uang cair, tapi kinerjanya nihil, maka ini adalah bentuk pemborosan yang dilegalkan struktur,” ungkap sebuah analisis tata kelola pemerintahan yang berkembang di lingkup publik.
Desakan Evaluasi Total
Kini, tuntutan untuk melakukan evaluasi terbuka kian mengeras. Pemerintah Kabupaten Jombang didesak untuk berani memangkas pos-pos yang tidak produktif demi menjaga marwah good governance. Jika tetap dipertahankan tanpa manfaat nyata, keberadaan TA Bupati dinilai hanya akan memperpanjang daftar kegagalan manajemen pemerintahan di mata masyarakat.
(Red)
