Jombangterkini com Jombang – Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) resmi menancapkan gas dalam pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2026. Tak sekadar memperbaiki jalan, langkah ini merupakan strategi besar untuk memperkuat urat nadi ekonomi, mulai dari sektor pertanian hingga industri.
Kepala Dinas PUPR Jombang, Imam Bustomi, menegaskan bahwa penentuan lokasi perbaikan tahun ini dilakukan melalui kajian teknis yang sangat ketat, bukan sekadar asal pilih. Sebanyak lima paket Proyek Strategis Daerah (PSD) telah dipetakan sebagai prioritas utama.
“Kami tidak bergerak secara acak. Penetapan lokasi didasarkan pada tingkat kerusakan dan seberapa vital peran ruas tersebut dalam jaringan transportasi kabupaten. Fokus kami adalah ketahanan jangka panjang,” ujar Bustomi, Selasa (28/4/2026).
Sentuhan Teknologi: Hotmix hingga Beton Rigid
Menariknya, Dinas PUPR menerapkan kombinasi teknologi pengaspalan modern untuk menyesuaikan dengan beban kendaraan di lapangan. Berikut adalah rincian 5 titik emas pembangunan jalan di Jombang:
Fokus Wilayah Utara dan Jalur Wisata
Pemkab Jombang memberikan perhatian ekstra pada wilayah utara Brantas. Penggunaan konstruksi beton di ruas Gebangbunder–Plandaan menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menangani kerusakan berat agar jalan memiliki usia pakai yang lebih lama.
Sementara itu, wilayah dataran tinggi seperti Wonosalam tidak luput dari perhatian. Selain aspal, pembangunan struktur penahan tebing dilakukan guna menjamin keamanan wisatawan dan warga lokal yang melintas di jalur rawan longsor.
Transparansi Menuju Kesejahteraan
Bustomi menjamin bahwa seluruh proses pengadaan dilakukan secara transparan dengan pengawasan lapangan yang ketat. Targetnya jelas: Kemantapan jalan yang signifikan.
“Jika jalan mantap, mobilitas lancar. Biaya distribusi barang bisa ditekan, dan ujung-ujungnya kesejahteraan masyarakat Jombang akan meningkat secara merata,” pungkasnya optimis.
Dengan infrastruktur yang lebih tangguh, Jombang bersiap menjadi pusat konektivitas yang lebih efisien di Jawa Timur pada 2026.
(Red)
