Jombangterkini.com Jombang – Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Hadi Atmaji, menegaskan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif adalah harga mati dalam merancang masa depan daerah. Ia menyebut Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD sebagai instrumen krusial yang menghubungkan jeritan hati masyarakat di tingkat akar rumput dengan kebijakan resmi pemerintah.
Menurut Hadi, Pokir bukanlah sekadar daftar keinginan anggota dewan, melainkan “kompas” bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar pembangunan tepat sasaran. Ia membedah tiga pilar fundamental mengapa Pokir menjadi jantung perencanaan daerah:
1. Menjamin Suara Rakyat Tak Terabaikan
Hadi menjelaskan bahwa data teknokratik (angka dan statistik) saja tidak cukup. Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD terjun langsung ke Dapil untuk melihat realitas di lapangan.
”Pokir memastikan pembangunan tidak hanya berdasarkan data di atas kertas, tapi mencerminkan kebutuhan nyata yang dirasakan warga,” tegasnya.
2. Menghidupkan Demokrasi Partisipatif
Melalui mekanisme reses, masyarakat punya jalur resmi untuk menitipkan harapan mereka. Hadi menilai tingkat partisipasi publik adalah indikator demokrasi yang sehat. Dengan Pokir, kebijakan pembangunan menjadi lebih inklusif dan tidak eksklusif milik birokrasi semata.
3. Benteng Transparansi (SIPD-RI)
Di era digital, semua usulan Pokir kini dikunci dalam sistem SIPD-RI. Hal ini menutup celah “penumpang gelap” atau penyimpangan anggaran. Semua bisa ditelusuri: siapa yang mengusulkan, apa tujuannya, dan ke mana anggarannya.
Dampak Nyata: Dongkrak IPM dan Efisiensi Anggaran
Politisi PKB ini juga memaparkan korelasi positif antara Pokir dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jombang. Usulan legislatif kerap kali menyentuh sektor-sektor dasar yang sering terlewat, seperti perbaikan fasilitas pendidikan kecil di desa atau akses kesehatan lokal.
”Jika Pokir dikelola dengan baik, penggunaan sumber daya daerah akan jauh lebih optimal. Efisiensi tercapai karena uang rakyat kembali ke rakyat dalam bentuk program yang tepat guna,” tambah Hadi.
Dengan harmonisasi yang baik antara Pokir DPRD dan program kerja OPD, Hadi optimis roda pemerintahan Jombang akan berjalan lebih adil, akomodatif, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.
(Red)
