Jombangterkini.com Jombang – Angin segar berembus bagi keluarga kurang mampu di Kabupaten Jombang menjelang tahun ajaran 2026/2027. Kehadiran program jaminan pendidikan “Sekolah Rakyat” (SR) menjadi oase di tengah impitan ekonomi yang membuat banyak anak terancam putus sekolah.
Suasana haru tak terbendung saat tim gabungan lintas sektoral dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang bersama Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan validasi faktual door-to-door ke rumah warga, Rabu (10/6/2026) sore kemarin.
Salah satu momen menyentuh terjadi di Desa Kampung Baru, Kecamatan Plandaan. Ibu Zalika, istri dari Ali, tidak bisa menyembunyikan rasa syukurnya saat rumahnya didatangi petugas. Putranya, Bagus Puji Pangestu, kini memiliki peluang emas untuk mengenyam pendidikan tingkat SD secara gratis.
”Saya sangat bersyukur atas hadirnya program Sekolah Rakyat ini. Dengan adanya program ini, anak saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi siswa terdidik,” ujar Ibu Zalika dengan nada suara bergetar menahan haru.
Ia pun menaruh harapan besar agar program ini terus berlanjut. “Harapan saya, semoga anak saya bisa sukses, berbakti kepada orang tua, serta berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Abah Bupati Warsubi atas kepeduliannya,” tuturnya.
Asa yang sama juga dirasakan oleh keluarga Fuji Tristiani (calon siswa SMA di Darurejo, Plandaan) dan Laili Fauziyah Rahmawati (Mojoagung). Berada dalam kategori desil 2 (masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah), program ini menjadi batu loncatan nyata bagi mereka untuk memperbaiki masa depan keluarga.
Aturan Fleksibel demi Selamatkan Anak Putus Sekolah
Melihat realitas di lapangan, Pemkab Jombang mengambil langkah progresif. Validasi yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jombang, Agus Purnomo, S.H., M.Si., menemukan berbagai kisah pilu, termasuk seorang calon siswa SMA yatim piatu di Plandaan karena orang tuanya meninggal akibat kecelakaan.
”Kami sangat mengapresiasi kesiapan mental anak-anak dan keikhlasan orang tua. Tantangan terberat biasanya di tingkat SD, namun tahun ini antusiasmenya luar biasa. Kami berharap kuota bisa menyentuh 90 siswa agar target pemenuhan 3 rombongan belajar (rombel) tercapai,” jelas Sekda Agus Purnomo.
Demi menyelamatkan anak-anak dari ancaman putus sekolah, Pemkab Jombang menerapkan skema yang fleksibel. Kepala Dinas Sosial Jombang, Agung Hariadi, S.T., M.M., mengungkapkan bahwa aturan sengaja dilonggarkan agar bantuan tepat sasaran.
”Sesuai petunjuk Kemensos, aturan tahun ini bersifat multi entry multi exit. Artinya, penerima manfaat tidak harus dari kelas 1 di semua jenjang. Prioritas kami adalah menjangkau anak terlantar, anak putus sekolah (drop out), serta warga desil 1 dan 2 yang tidak terakomodasi dalam DTSEN,” papar Agung.
BPS Jamin Data Akurat dan Tepat Sasaran
Objektivitas program ini juga dikawal ketat oleh BPS Kabupaten Jombang. Kepala BPS Jombang, Mouna Sri Wahyuni, S.Si., M.Si., menegaskan bahwa warga yang dikunjungi memang berada dalam kondisi riil yang sangat membutuhkan uluran tangan.
”Selama dua hari terakhir, kami mendampingi Pak Sekda turun langsung ke lapangan untuk mengecek detail kondisi calon siswa dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Kami pastikan seluruh rumah tangga yang dikunjungi memang layak dan tepat sasaran,” tegas Mouna.
Melalui kolaborasi erat dan pendekatan yang humanis ini, program Sekolah Rakyat di Jombang diharapkan bukan sekadar memberikan akses sekolah gratis, melainkan menjadi jawaban nyata atas impian kesejahteraan masyarakat prasejahtera.
(Red)
