Jombangterkini.com. Jombang. – Upaya menghadirkan layanan publik yang ramah perempuan, anak, dan tepat sasaran terus dimatangkan Pemerintah Kabupaten Jombang. Melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2027, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKB-PPPA) Kabupaten Jombang membuka ruang dialog langsung bagi masyarakat dan mitra strategis di Aula Kantor DPPKB-PPPA Jombang, Kamis (12/11/2026).
Bukan sekadar agenda seremonial, forum yang mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2017 ini menjadi wadah evaluasi sekaligus bedah draf Standar Pelayanan (SP) pada seluruh unit kerja sebelum resmi diterapkan tahun depan.
Kepala DPPKB-PPPA Kabupaten Jombang, Dr. dr. Ma’murotus Sa’diyah, M.Kes., yang membuka jalannya acara, menekankan bahwa persoalan kependudukan hingga perlindungan perempuan dan anak membutuhkan kerja kolaboratif.
”Pelayanan publik di sektor ini tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh masukan konstruktif dari masyarakat dan mitra kerja agar standar layanan yang disusun benar-benar responsif gender, ramah perempuan dan anak, serta adaptif menjawab dinamika di lapangan,” tegas sosok yang akrab disapa Ning Eyik tersebut.
Dipandu oleh Sekretaris DPPKB-PPPA Kabupaten Jombang, Muhammad Nurdin Purwoko, forum berlangsung dinamis. Satu per satu perwakilan unit kerja—mulai dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Bidang Pengendalian Penduduk dan KB, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak, Bidang PPA, hingga unsur Sekretariat—memaparkan rancangan standar layanan mereka.
Pada sesi diskusi, peserta dari beragam latar belakang tampak aktif membedah kendala teknis di lapangan dan memberikan rekomendasi perbaikan. Hadir dalam forum tersebut perwakilan Unit PPA Satreskrim Polres Jombang, RSUD Jombang, Dinas Kesehatan, insan pers, tokoh masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan (ormas) pemerhati perempuan dan anak.
Sebagai wujud komitmen bersama, seluruh peserta menandatangani Berita Acara kesepakatan di penghujung acara untuk mengawal implementasi mutu layanan publik di Kota Santri agar kian akuntabel.
(Red)
