Oleh: Dr. King Faisal Sulaiman, S.H., LL.M. (Direktur Pusat Studi Pancasila Konstitusi dan Otonomi Daerah/Paskoda FH UMY)
Jombangterkini.com. – Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar komunikasi Presiden Prabowo Subianto tengah menjadi sorotan tajam publik. Di balik hiruk-pikuk pelanggaran privasi dunia siber, tersimpan pertanyaan hukum yang jauh lebih krusial dan mendalam: Apakah insiden ini murni kejahatan pencurian data, atau justru bagian dari desain besar untuk melumpuhkan kekuasaan pemerintahan yang sah?
🔍 Lebih dari Sekadar Pelanggaran Privasi
Secara normatif, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah secara tegas melarang intersepsi atau penyadapan komunikasi elektronik secara melawan hukum—dengan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun.
Kendati demikian, dalam perspektif hukum tata negara, objek yang disadap kali ini bukanlah komunikasi pribadi warga biasa, melainkan komunikasi seorang Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945).
Penyidik diminta tidak berhenti pada pertanyaan siapa pelaku teknis di lapangan, melainkan membongkar:
Siapa aktor intelektual yang memerintahkan?
Apa kepentingan di balik operasi tersebut?
Bagaimana hasil penyadapan itu dimanfaatkan?
⚠️ Menelisik Indikasi Delik Makar
Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, terkait adanya indikasi dugaan makar patut dicermati secara seksama. Jika fakta persidangan kelak membuktikan adanya persiapan serangan terstruktur terhadap kepala negara, maka pasal-pasal makar dalam KUHP Nasional wajib menjadi instrumen penegakan hukum.
Beberapa ketentuan krusial yang harus dibaca secara sistematis meliputi:
Pasal 160 KUHP (Definisi Makar): Makar mensyaratkan adanya niat yang telah diwujudkan dalam bentuk persiapan perbuatan, bukan sekadar kecurigaan atau motif politik semata.
Pasal 191 KUHP (Makar terhadap Presiden/Wapres): Mengatur ancaman pidana berat (mati, seumur hidup, atau 20 tahun penjara) bagi pihak yang bermaksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau melumpuhkan kemampuan Presiden menjalankan pemerintahan.
Pasal 193 KUHP (Makar Menggulingkan Pemerintah): Mengincar pelaku atau pengatur upaya penggulingan pemerintahan yang sah dengan ancaman hingga 15 tahun penjara.
Pasal 196 ayat (1) KUHP (Permufakatan Jahat & Persiapan): Pasal kunci yang menegaskan bahwa hukum tidak perlu menunggu tujuan akhir tercapai; tahap persiapan dan permufakatan jahat pun telah memiliki konsekuensi pidana yang tegas.
⚖️ Tantangan Pembuktian: Antara Ketegasan dan Keadilan
Mengembangkan delik makar tentu tidak boleh dilakukan sembarangan. Proses pembuktian harus bertumpu pada empat pilar utama:
Identifikasi Aktor Intelektual (apakah inisiatif individual atau operasi terorganisasi).
Motif Riil (apakah sekadar mencari informasi atau strategi melumpuhkan fungsi pemerintahan).
Pola Koordinasi (adanya pembagian peran dan tindakan lanjutan).
Keterkaitan Konkret dengan unsur Pasal 191 atau 193 KUHP.
Di sisi lain, para penegak hukum harus tetap waspada agar delik makar tidak bergeser menjadi instrumen politik atau alat pembungkam kritik dan oposisi. Asas legalitas serta ketentuan peralihan KUHP Nasional (mengingat rentang peristiwa 2025–2026) juga wajib diterapkan secara cermat tanpa pemberlakuan surut yang melanggar hukum.
🛡️ Menyelamatkan Konstitusi, Bukan Sekadar Kekuasaan
Kasus ini harus menjadi momentum evaluasi total terhadap tata kelola keamanan siber, standar operasional penyadapan negara, serta perlindungan institusional terhadap Presiden.
Jika terbukti murni kejahatan intersepsi ilegal, tegakkan hukum siber tersebut. Namun, jika terbukti ada rangkaian permufakatan jahat untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, negara tidak boleh ragu bersikap tegas.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukanlah sekadar eksistensi kekuasaan seorang figur, melainkan supremasi konstitusi, keselamatan negara hukum, dan keberlangsungan Indonesia.
(Red)
