Jombangterkini.com. Jombang. — Bupati Jombang, Warsubi, S.H., M.Si., menegaskan pentingnya menjaga keharmonisan hubungan industrial demi mendongkrak iklim investasi serta membuka lapangan kerja seluas-luasnya di Kabupaten Jombang.
Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Pleno Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten Jombang yang digelar di Ruang Rapat Swagata Pendopo Kabupaten Jombang, Selasa (10/11/2026) siang.
Forum strategis ini mempertemukan unsur pemerintah daerah, dunia usaha, dan para pekerja. Tampak hadir mendampingi Bupati, perwakilan Forkopimda, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bambang Suntowo, S.E., M.Si., Kepala Perangkat Daerah terkait, Kepala BPS Kabupaten Jombang, Dewan Pengupahan, APINDO, KADIN, pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SPSI), serta Tim Deteksi Dini Ketenagakerjaan.
Dalam sambutannya, Bupati Warsubi memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pemangku kepentingan yang selama ini telah bahu-membahu menjaga keamanan dan kondusivitas dunia kerja di Kota Santri.
”Terima kasih kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia, KADIN, dan seluruh serikat pekerja yang selama ini ikut serta menjaga hubungan industrial tetap harmonis. Hubungan yang baik ini menjadi salah satu pertimbangan krusial dalam menjaga dan menarik iklim investasi,” tegas Bupati Warsubi.
Menurutnya, iklim kerja yang kondusif tidak hanya berdampak pada kelancaran dunia usaha, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap peningkatan investasi serta penciptaan lapangan kerja baru guna menekan angka pengangguran di Kabupaten Jombang.
Perkuat Dialog Internal dan Deteksi Dini
Guna mengantisipasi dan mencegah potensi perselisihan ketenagakerjaan sejak dini, Bupati Warsubi meminta para pimpinan perusahaan dan pengurus serikat pekerja untuk mengoptimalkan komunikasi di tingkat internal melalui penguatan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit.
”Bangun komunikasi dan dialog secara terbuka di perusahaan masing-masing, agar setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan baik,” pesan Bupati.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penguatan peran Tim Deteksi Dini Ketenagakerjaan di lapangan. Informasi dan aspirasi yang dihimpun harus disampaikan secara cepat, akurat, dan disertai masukan konstruktif kepada pemerintah daerah maupun LKS Tripartit, sehingga potensi masalah dapat ditangani secara tepat sasaran.
Rumuskan Rekomendasi Konkret
Rapat Pleno Tripartit ini turut membahas sejumlah agenda penting, mulai dari penyerapan aspirasi Tim Deteksi Dini dan Dewan Pengupahan, evaluasi penanganan masalah ketenagakerjaan, formulasi strategi hubungan industrial yang harmonis, hingga optimalisasi pelayanan investasi.
Menutup arahannya, Bupati berharap forum ini mampu melahirkan rekomendasi yang konkret, berimbang, dan menguntungkan semua pihak.
”Semoga hasil pembahasan hari ini memberikan rekomendasi yang jelas untuk ditindaklanjuti, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan terbaik di Kabupaten Jombang,” pungkasnya.
(Red)
