Jombangterkini.com. Jombang. — Operasional peternakan babi di Desa Mojowangi, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, makin terdesak. Tak hanya memicu gelombang protes dari warga pemukiman padat penduduk, bisnis ini kini berada di bawah bayang-bayang sanksi penyegelan hingga pidana akibat dugaan kuat pelanggaran tata ruang dan regulasi lingkungan hidup.
Keberadaan peternakan tersebut dinilai cacat hukum sejak awal. Dua instansi kunci Pemkab Jombang secara tegas mengonfirmasi tak pernah memberi lampu hijau atas operasional usaha tersebut.
Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang menyatakan pihaknya belum pernah menerbitkan Surat Rekomendasi Teknis untuk operasional peternakan babi di kawasan pemukiman padat penduduk. Senada dengan itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jombang, Imam Bustomi, menegaskan hingga kini belum ada permohonan maupun penerbitan izin pemanfaatan ruang di lokasi tersebut.
Akademisi sekaligus praktisi hukum Anang Hartoyo menyebutkan bahwa aktivitas usaha yang menabrak Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTRW) serta berdiri tanpa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan rekomendasi teknis adalah kegiatan yang sepenuhnya ilegal secara hukum.
”Kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan RDTRW serta tidak mengantongi KKPR dan rekomendasi teknis secara hukum tidak memiliki legalitas operasional,” tegas Anang dalam analisis yuridisnya.
Ancaman Sanksi Berlapis: Dari Penyegelan hingga Penjara
Menurut Anang, jika dugaan pelanggaran ini terbukti, pengelola usaha berhadapan dengan ancaman sanksi berlapis:
Sanksi Administratif: Satpol PP bersama DPMPTSP Kabupaten Jombang berwenang melayangkan Surat Peringatan (SP), menghentikan operasional secara paksa, hingga memasang garis pengawas (Satpol PP line) dan melakukan penyegelan tempat usaha.
Ancaman Pidana Lingkungan: Jika hasil uji laboratorium terbukti menunjukkan pencemaran air tanah atau udara di atas baku mutu, pengelola dapat dijerat Pasal 98 dan Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dengan ancaman pidana penjara serta denda besar.
Tak berhenti di pengelola, Sorotan hukum juga mengarah pada dugaan keterlibatan aparat desa setempat. Apabila terbukti ada penyalahgunaan wewenang dari perangkat atau Kepala Desa Mojowangi dalam memfasilitasi operasional usaha ilegal ini, hal tersebut berpotensi melanggar UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Publik Menanti Hasil Uji Laboratorium DLH
Saat ini, bola panas berada di tangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jombang. Warga dan publik menanti transparansi hasil pemeriksaan serta uji sampel limbah di lapangan agar tidak terkesan ada pembiaran atas dugaan pencemaran lingkungan yang terjadi.
Guna menyelesaikan persoalan ini, Anang merinci sejumlah langkah hukum tegas:
Pemkab Jombang: Dinas PUPR dan Satpol PP didorong segera menertibkan dan menyegel lokasi usaha, sementara DLH diminta mentransparansikan hasil uji laboratorium.
Masyarakat Terdampak: Warga berhak melayangkan somasi resmi. Jika tidak ditanggapi, warga dapat melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun melaporkan dugaan tindak pidana lingkungan ke Kepolisian atau Gakkum KLHK.
(Red)
