Jombangterkini.Com, Jombang – Bupati Jombang, Warsubi, baru saja merombak kabinetnya dengan melantik 25 pejabat pada Kamis (11/9/2025). Namun, klaimnya bahwa mutasi ini murni berdasarkan kompetensi dan bertujuan meningkatkan kinerja pemerintahan langsung dipertanyakan. Mengapa? Sejumlah jabatan strategis justru dibiarkan kosong, dan dugaan adanya motif balas dendam politik mencuat ke permukaan.
Kursi Kosong dan Janji Bertahap
Data menunjukkan setidaknya ada empat jabatan Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan satu Staf Ahli Bupati yang masih lowong. Di antaranya adalah Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perkim, Kepala DPMPTSP, dan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan.
Warsubi berdalih bahwa pengisian jabatan akan dilakukan bertahap dalam tiga periode pelantikan untuk memaksimalkan penilaian kinerja. “Masih banyak kekosongan… Kita cicil terus,” ujarnya.
Data Bocor Ungkap Dugaan ‘Balas Dendam’
Namun, yang lebih menghebohkan adalah beredarnya data yang diduga berisi rencana mutasi di RSUD Jombang. Data tersebut mencantumkan nama-nama pejabat yang dilabeli sebagai “orang Mundjidah Wahab” (Bupati Jombang sebelumnya), yang kemudian benar-benar diganti.
Praktisi hukum Jombang, Syarahuddin, menilai jika data tersebut benar, maka mutasi ini cacat hukum karena didasari unsur politik, bukan kompetensi. “Ngapain sampai ada nama direktur RSUD… dikasih tanda orang bupati sebelumnya, dikingkari, dan akan diganti oleh orang bupati sekarang,” ujarnya.
Pengamat Desak Warsubi Jujur!
Pengamat senior Jombang, Aan Anshori, bahkan mempertanyakan tujuan sesungguhnya dari mutasi ini. “Benarkah demi mengoptimalkan kinerja birokrasi atau hanya sebatas ‘politik’ agar terkesan ia serius dalam pekerjaannya?” tanyanya.
Aan menilai mutasi ini dilakukan agar Warsubi terlihat bekerja, padahal ia tidak pernah terbuka soal uji kinerja (job fit) yang dilakukan secara tertutup. Ia juga menyoroti tujuh persoalan publik yang mendesak untuk diselesaikan, seperti pengangguran, stunting, korupsi, dan minimnya perlindungan anak dan perempuan.
“Sudahkah Bupati benar-benar mempertimbangkan serius 7 hal ini dalam kebijakan mutasinya?” pungkas Aan.
Mutasi ini jelas bukan sekadar urusan administrasi. Publik menanti penjelasan transparan dari Bupati Warsubi, apakah mutasi ini benar-benar demi Jombang yang lebih baik, atau sekadar panggung politik untuk kepentingan tertentu. (Red)
