Jombangterkini.Com Jombang– Pengamat sekaligus praktisi hukum di Jombang, Syarahuddin, melayangkan kritik pedas terhadap kebijakan Bupati Warsubi terkait pencopotan Mam’roatus Sa’diyah dari jabatan Direktur RSUD Jombang dan penggantiannya dengan Pudji Umbaran.
Syarahuddin, yang akrab disapa Bang Reza, menilai bahwa langkah ini merupakan sebuah kekeliruan yang berpotensi mengembalikan RSUD Jombang pada masa-masa kekacauan manajemen. Ia menyoroti rekam jejak Pudji Umbaran saat menjabat sebelumnya, yang diwarnai berbagai persoalan, mulai dari keluhan pelayanan yang tidak ramah hingga dugaan menghalangi tugas jurnalis.
“Pencopotan Mam’roatus Sa’diyah dan diganti Pudji Umbaran ini disebutnya merupakan kekeliruan dan berpotensi kembali ke managemen kekacauan,” tegas Reza, Sabtu (13/9/2025).
Bang Reza mengungkapkan bahwa berdasarkan catatan digital yang ia rangkum, kepemimpinan dr. Pudji Umbaran di RSUD Jombang dahulu diwarnai banyak keluhan dari masyarakat terkait buruknya pelayanan. Menurutnya, setelah dr. Pudji dicopot, RSUD mulai berbenah dan kembali membawa nama baik daerah.
“Coba saja tanyakan ke masyarakat soal pelayanan RSUD Jombang, bagus mana era Ning Eyik dengan Dokter Pudji? Kinerja pansel dipertanyakan, bisa dilihat pelayanannya itu,” lontarnya.
Ia juga menyoroti adanya kesamaan pola mutasi di RSUD Jombang dengan data rencana mutasi yang sebelumnya bocor ke publik, di mana tertulis bahwa orang-orang yang dekat dengan bupati lama akan “dihabisi”.
“Data yang kami pegang kok sama persis dengan mutasi yang dilakukan Warsubi? Ning Eyik dicopot dan diganti dokter Pudji, dan hanya tukar posisi, sama persis dengan data yang kami pegang jauh sebelum jobfit digelar,” ungkapnya.
Bang Reza mendesak agar hasil jobfit dengan berbagai indikatornya diungkapkan ke publik oleh panitia seleksi (pansel). Ia menekankan bahwa masyarakat Jombang berhak mengetahui alasan pencopotan direktur RSUD dan penggantiannya dengan direktur lama.
“RSUD Jombang ini menyangkut pelayanan kesehatan lo ya, jangan main-main, jangan sampai ada lagi masyarakat teriak soal pelayanan yang tak pecus seperti lima tahun silam,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk melakukan demonstrasi dan melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika kebijakan pemerintah daerah dianggap melanggar aturan dan merugikan masyarakat kecil.
Senada dengan Bang Reza, pengamat publik dari Lingkar Indonesia untuk Keadilan (Link), Aan Anshori, juga mempertanyakan maksud dan tujuan Bupati Warsubi melakukan mutasi jabatan. Ia mendesak agar Warsubi jujur terkait alasan di balik mutasi tersebut.
“Aku bertanya-tanya apa tujuan sesungguhnya mutasi besar-besaran yang dilakukan Warsubi beberapa hari ini? Benarkah demi mengoptimalkan kinerja birokrasi atas hanya sebatas ‘politik’ seolah-olah agar terkesan ia serius dalam pekerjaannya?,” tanya Aan Anshori.
Aan Anshori juga menyoroti sejumlah persoalan publik yang dirasakan masyarakat Jombang selama ini, seperti tingginya angka pengangguran, stunting, mismanagement dalam perpajakan daerah, hingga minimnya perlindungan anak dan perempuan.
Ia juga mengkritik DPRD Jombang yang dinilai diam dan bungkam seakan menikmati ketidakberesan di tengah besarnya tunjangan yang mereka terima.(Red)
