JOMBANG TERKINI.COM JOMBANG – Progres pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Jombang rupanya masih jauh dari kata tuntas. Meski telah masuk dalam jajaran 10 besar daerah dengan progres signifikan, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak “PR” yang harus diselesaikan.
Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi A DPRD Kabupaten Jombang bersama lintas sektoral di gedung dewan, Rabu (18/02/2026).
Fakta Pahit: Hanya 15 Desa yang Rampung Total
Ketua Komisi A DPRD Jombang, Totok Hadi Riswanto, mewanti-wanti semua pihak agar tidak cepat puas. Berdasarkan data yang dihimpun, dari total ratusan desa di Jombang, baru sebagian kecil yang benar-benar menyelesaikan pembangunan hingga tuntas.
“Kita jangan terlena karena masuk 10 besar. Faktanya, dari 170 titik yang sedang berproses, baru 15 desa yang pembangunannya rampung 100 persen,” tegas Totok di hadapan peserta hearing.
Hingga saat ini, tercatat masih ada kekurangan 136 titik desa yang bahkan belum bisa merealisasikan pembangunan sama sekali.
Dua Masalah Klasik: Lahan dan Biaya Urug
Dalam forum yang dihadiri BPKAD, DPMD, Dinas Koperasi, Bagian Hukum, hingga Kodim 0814 Jombang tersebut, terungkap dua hambatan utama yang membuat perangkat desa “gigit jari”:
Ketiadaan Lahan: Banyak desa yang tidak memiliki aset tanah yang siap bangun.
Biaya Pengurugan: Desa yang memiliki lahan pun seringkali terbentur keterbatasan anggaran untuk melakukan pengurugan tanah agar lahan siap didirikan gerai.
Masalah lahan ini paling banyak ditemukan di wilayah perkotaan, seperti Kecamatan Jombang Kota, meski secara umum sebarannya merata di seluruh wilayah.
Birokrasi Aset yang Perlu “Sat-Set”
Totok mencontohkan kasus di Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto. Desa tersebut sudah mengajukan permohonan penggunaan aset daerah, namun prosesnya masih menggantung.
Ia meminta jalur birokrasi mulai dari rekomendasi kecamatan, DPMD, hingga eksekusi di BPKAD dipercepat. “Mekanisme ini yang perlu kita dorong agar lebih cepat, jangan sampai administratif menghambat fisik di lapangan,” imbuhnya.
Sinergi Kodim dan Pemkab: Mencari Solusi Konkret
Mewakili Dandim 0814 Jombang, Kasdim Mayor Ckm/Cke Nurhadi membenarkan kondisi tersebut. Pihaknya mendorong adanya solusi lintas sektoral agar seluruh desa di Jombang segera memiliki gerai KDMP yang aktif.
”Untuk mewujudkan semua desa memiliki gerai KDMP, tentu dibutuhkan solusi konkret dari semua pihak. Koordinasi ini penting untuk menyamakan persepsi,” ujar Nurhadi.
Rangkuman Progres KDMP Jombang (Februari 2026)
(Red)
