Jombangterkini.com Jombang – Masalah bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran kini memasuki babak baru. Bertempat di Pendopo Kabupaten Jombang, Sabtu (28/2/2026), Kementerian Sosial RI resmi menggandeng Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mensosialisasikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Langkah besar ini diambil demi memastikan tidak ada lagi warga mampu yang “menikmati” jatah warga miskin, sekaligus memperkuat visi Presiden dalam membangun SDM menuju kemandirian ekonomi.
Satu Pintu Melalui BPS: Akhiri Drama Data
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), hadir langsung membawa pesan tegas: Ego sektoral data harus mati. Mengacu pada Inpres Nomor 4 Tahun 2025, mulai tahun ini seluruh data kemiskinan akan dipusatkan satu pintu di Badan Pusat Statistik (BPS).
”Data itu sangat dinamis. Kondisi pagi dan sore bisa berbeda. Tugas kita di daerah adalah memotret fakta di lapangan lalu mengirimkannya ke BPS,” ujar Gus Ipul di hadapan jajaran Forkopimda dan ratusan operator data desa.
Nantinya, data tersebut akan disajikan dalam peringkat Desil (1–10) yang diperbarui setiap tiga bulan sekali. Hal ini dilakukan agar intervensi pemerintah lebih presisi dan menghindari temuan hukum akibat salah sasaran di masa depan.
Audit Massal: 2 Juta Penerima Dicoret
Keseriusan Kemensos bukan isapan jempol. Berdasarkan evaluasi sepanjang tahun 2025, ditemukan hampir 2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dinyatakan tidak layak lagi menerima bansos.
Untuk menutup celah kecurangan, Gus Ipul membuka ruang bagi “intelijen masyarakat” melalui mekanisme digital. Warga yang melihat tetangganya memiliki aset mewah namun tetap menerima bantuan, dapat melapor melalui:
Aplikasi Cek Bansos: Fitur “Usul” dan “Sanggah”.
Command Center Kemensos: Kontak 171 (24 Jam).
WhatsApp Center: 08877 171 171.
Sekolah Rakyat: Asa Baru Anak Miskin Ekstrem
Tak hanya bicara data, Gus Ipul juga meninjau langsung perkembangan Sekolah Rakyat (SR) di Jombang. Sekolah ini merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang baru diresmikan Januari 2026 lalu.
Total terdapat 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi yang dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Di Jombang, Gus Ipul sempat berdialog akrab dengan siswa dan guru untuk memastikan fasilitas pendidikan bagi mereka yang membutuhkan tetap berjalan optimal.
Komitmen Jombang: Intervensi Terukur
Bupati Jombang, Warsubi, menyambut hangat transformasi ini. Ia menegaskan bahwa Pemkab Jombang siap mengerahkan seluruh pilar sosial, mulai dari RT, RW, hingga operator SIKS-NG Desa untuk menyetorkan data faktual.
”Dengan pemetaan Desil yang jelas, intervensi kami di daerah akan lebih terukur. Kami ingin memastikan bantuan sosial di Jombang benar-benar sampai ke tangan yang berhak,” tegas Warsubi.
(Red)
