Jombangterkini.Com Jombang – Pemerintah Kabupaten Jombang mengklaim sukses besar dalam penanggulangan kemiskinan, bahkan melampaui rata-rata nasional dan provinsi. Data terbaru menunjukkan persentase penduduk miskin Jombang pada tahun 2025 telah turun menjadi 8,36%, sebuah penurunan signifikan dari tahun sebelumnya (8,60%) dan berada di bawah angka kemiskinan nasional (8,47%) serta Provinsi Jawa Timur (9,50%).
Prestasi ini menjadi sorotan utama dalam Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) 2025 yang digelar di Ruang Soero Adiningrat, Rabu (15/10/2025).
Target Ambisius: Nol Persen Kemiskinan Ekstrem 2026
Bupati Jombang, Warsubi, didampingi Wakil Bupati yang juga Ketua TKPK, Gus Salmanudin, menegaskan bahwa keberhasilan ini tak membuat Pemkab berpuas diri. Mereka kini membidik target yang lebih ambisius: menekan angka kemiskinan menjadi 8,04%-8,10% pada 2026, serta menghapus kemiskinan ekstrem hingga 0% pada akhir 2026, sesuai dengan Instruksi Presiden.
”Rakor ini bukan ajang seremonial. Ini adalah komitmen bersama. Kami optimistis, dengan strategi yang tepat dan eksekusi yang kuat, Jombang bisa mencapai target ini,” tegas Gus Salmanudin.
Strategi Jitu: Data Tunggal sebagai Pilar Utama
Untuk mencapai target ambisius tersebut, Bupati Warsubi menetapkan tiga strategi utama. Paling krusial adalah implementasi Data Tunggal Kemiskinan.
”Kita harus menggunakan data yang sama, Data Tunggal yang terverifikasi (by name, by address, by problem), sebagai satu-satunya dasar pensasaran program. Ini kunci agar bantuan kita tepat sasaran dan berdampak,” ujar Bupati.
Strategi lain yang diandalkan adalah pendekatan Pentahelix, yang meningkatkan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Akademisi, Dunia Usaha (CSR), Masyarakat, dan Media. Kolaborasi ini diperkuat dengan penguatan regulasi pelaksanaan program.
Program Unggulan yang Langsung Dirasakan Warga
Wakil Bupati Gus Salmanudin memaparkan, penurunan kemiskinan ditopang oleh tren ekonomi positif, termasuk perbaikan kualitas tenaga kerja dan naiknya Nilai Tukar Petani. Program-program unggulan Pemkab juga terbukti efektif, antara lain:
Beasiswa Milenial: Alokasi Rp 1 Miliar untuk 30 siswa kurang mampu guna mengurangi beban pengeluaran pendidikan.
Gerdu Mapan “Ayo Muleh Nggowo Gabah”: Program yang fokus meningkatkan pendapatan dan kemandirian pangan.
Insentif Guru Ngaji TPQ: Bantuan yang akan dinaikkan dari Rp 750.000 menjadi Rp 1.000.000 per guru ngaji pada 2026 sebagai upaya mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.
Prinsip “4K” Jadi Mandat Baru
Kepala Bappeda Jombang, Danang Praptoko, menjelaskan bahwa rakor ini bertujuan merumuskan Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RATPKD) 2026.
Semua tim yang terlibat, mulai dari OPD, Ormas, Akademisi, hingga Media, dimandatkan untuk memperkuat Prinsip 4K: Konsolidasi, Koordinasi, Kolaborasi Aktif, dan Komunikasi. Prinsip ini harus memastikan program yang disusun benar-benar akuntabel dan berdampak nyata.
Di akhir rapat, Gus Salmanudin memastikan tindak lanjut yang serius. Rapat lanjutan akan segera digelar dengan melibatkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan pihak filantropi lainnya.
”Setiap pemangku kepentingan akan menyepakati langkah konkret dan terukur untuk memberikan intervensi kepada 8,36% penduduk miskin Jombang, disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya,” pungkas Ketua TKPK ini.
Dengan sinergi data tunggal dan kolaborasi multi-pihak yang kuat, Kabupaten Jombang optimis mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua.(Red)
