Pastikan Pembangunan Tepat Sasaran, Ketua DPRD Jombang Sebut ‘Pokir’ Adalah Jembatan Aspirasi Rakyat

Jombangterkini com Jombang – Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Hadi Atmaji, menegaskan bahwa sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan kunci utama keberhasilan pembangunan daerah. Menurutnya, Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD memegang peranan vital sebagai “jembatan” yang menghubungkan keluhan warga di tingkat akar rumput dengan kebijakan resmi pemerintah.

​Hadi menjelaskan bahwa Pokir bukan sekadar daftar usulan, melainkan instrumen strategis dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) untuk memastikan anggaran daerah benar-benar menyentuh kebutuhan nyata masyarakat.

​3 Pilar Utama Pokir DPRD

​Dalam keterangannya, politisi PKB ini membedah tiga pilar fundamental yang menjadikan Pokir sebagai elemen wajib dalam perencanaan pembangunan:

​Representasi Riil Rakyat: Anggota dewan turun langsung ke Dapil untuk memahami kondisi lapangan. Hal ini melengkapi data teknokratis milik OPD agar pembangunan tidak hanya bagus di atas kertas, tapi juga menjawab masalah nyata.

​Mesin Demokrasi yang Sehat: Melalui mekanisme reses, masyarakat dilibatkan aktif dalam menentukan arah pembangunan. “Partisipasi publik adalah indikator demokrasi yang sehat. Dengan Pokir, kebijakan jadi lebih inklusif,” ujar Hadi.

​Benteng Transparansi: Karena tercatat secara digital di SIPD-RI, setiap usulan bisa ditelusuri asal-usulnya. Hal ini menutup celah penyimpangan anggaran dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

​Dongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

​Lebih jauh, Hadi Atmaji memaparkan bahwa pengelolaan Pokir yang baik berkorelasi langsung dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jombang. Hal ini terjadi karena mayoritas usulan legislatif berfokus pada sektor-sektor dasar.

​”Usulan legislatif sering kali menyasar kebutuhan fundamental seperti akses pendidikan dan fasilitas kesehatan. Inilah indikator utama pembangunan manusia,” jelasnya.

​Dengan perencanaan yang partisipatif, ia optimis sumber daya daerah akan terserap secara optimal. Efisiensi anggaran pun tercapai karena dana dialokasikan langsung pada sasaran yang tepat guna, sesuai dengan denyut nadi aspirasi masyarakat Jombang.

(Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *