JOMBANG TERKINI COM JOMBANG – Pemerintah Kabupaten Jombang terus memacu roda pembangunan masa depan. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), Pemkab resmi membuka rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 untuk wilayah selatan, bertempat di Kecamatan Bareng, Kamis (5/2/2026) siang.
Kegiatan strategis ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Jombang, Salmanudin, S.Ag., M.Pd., didampingi jajaran Forkopimda. Forum ini menjadi titik temu bagi delegasi dari empat kecamatan, yakni Bareng, Ngoro, Mojowarno, dan Wonosalam, guna menyelaraskan aspirasi desa dengan kebijakan prioritas daerah.
Menyelaraskan Usulan dengan Program Strategis Nasional
Dalam arahannya, Wakil Bupati yang akrab disapa Gus Salman menekankan bahwa Musrenbang tahun ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen krusial untuk menjawab tantangan zaman. Fokus pembangunan Jombang tahun 2027 akan diarahkan secara tajam pada beberapa sektor fundamental:
Pengentasan Kemiskinan Ekstrem & Pengendalian Inflasi.
Ketahanan Pangan & Infrastruktur.
Dukungan Program Nasional: Mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih, hingga akses pendidikan lewat Sekolah Rakyat.
”Musrenbang adalah jembatan untuk memastikan usulan dari tingkat desa sinkron dengan prioritas nasional. Semua program harus bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Jombang,” tegas Gus Salman di hadapan para tokoh masyarakat dan delegasi desa.
Komitmen Pemerataan di Tengah Tantangan Fiskal
Meski kondisi fiskal daerah mengalami tantangan penurunan, Pemkab Jombang memastikan bahwa semangat pemerataan pembangunan tidak akan surut. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Bapperida Jombang, Hartono, S.Sos., M.M.
Hartono menjelaskan bahwa pihaknya telah mengintegrasikan seluruh usulan kecamatan ke dalam sistem perencanaan yang transparan. Untuk menjaga keadilan antarwilayah, Pemkab tetap mengalokasikan anggaran dengan skema simulasi yang proporsional.
”Kami tetap mensimulasikan alokasi rata-rata Rp1,2 miliar per kecamatan. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah agar pembangunan berjalan adil dan tetap berada pada skala prioritas yang benar-benar dibutuhkan warga,” jelas Hartono secara rinci.
Sinergi Lintas Sektor
Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Kepala OPD, Forkopimcam, Kepala Desa, tokoh agama, hingga perwakilan organisasi perempuan dan kemasyarakatan. Sinergi ini diharapkan mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang matang untuk mewujudkan visi Jombang yang lebih maju dan sejahtera di tahun 2027 mendatang.
Rangkaian Musrenbang ini menjadi bukti bahwa keterlibatan aktif masyarakat dari akar rumput adalah kunci utama dalam menyusun peta jalan pembangunan daerah yang efektif dan tepat sasaran.
(Red)
